Pemerintah Pamer Kemajuan Sektor Maritim ke Mancanegara

Pemerintah Pamer Kemajuan Sektor Maritim ke Mancanegara

nontonberita.com –┬áPemerintah Pamer Kemajuan Sektor Maritim ke Mancanegara –┬áDelegasi Indonesia yang diketuai Direktur Jenderal Perhubungan Laut R Agus H Purnomo terus mempromosikan pencapaian dan kemajuan sektor maritim Indonesia kepada negara-negara anggota International Maritime Organization (IMO) atau Organisasi Maritim Internasional di London beberapa waktu lalu.

Pemerintah Pamer Kemajuan Sektor Maritim ke Mancanegara
Pemerintah Pamer Kemajuan Sektor Maritim ke Mancanegara

 

Pelaksana Tugas Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) Agung Kuswandono menyatakan, menyelesaikan satu perjanjian batas maritim butuh waktu yang lama. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Dia menyatakan bahwa Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, terus didatangi kapal-kapal raksasa pengangkut kontainer kelas dunia.

Sebelumnya, karena tidak bisa langsung bersandar di RI, kapal-kapal raksasa dengan berbagai muatan dari seluruh dunia harus bersandar di Singapura. Setelah tiba di Singapura, muatan kontainer di kapal kemudian disebarkan ke negara-negara sekitar Singapura.

Dalam acara Focus Group Discussion Delimitasi Batas Maritim di Jakarta, Selasa (08/10/2019), Guru Besar Hukum Internasional Undip, Prof. Dr. Eddy Pratomo menyatakan ada beberapa faktor penghambat penyelesaian perjanjian batas maritim antar negara.

Pemerintah Pamer Kemajuan Sektor Maritim ke Mancanegara

Pertama, dari segi objektif bisa terjadi masalah teknis seperti kondisi geografis area yang berubah.

“Di Indonesia, kita punya daerah yang batas daratnya ditentukan dari pasang surutnya air laut, yaitu Kabupaten Nunukan. Kamar tidurnya bisa ada di Indonesia, sementara dapurnya ada di Malaysia. Itu juga jadi pertimbangan,” ujar Eddy.

Selain itu, kondisi internal suatu negara juga berpengaruh, misalnya terdapat pergantian pemimpin atau kebijakan. Lalu, adanya perbedaan terjemahan aspek teknis, misalnya tata cara mengukur garis tengah (median line) atau perbedaan prinsip batas maritim antar negara.

“Indonesia sendiri menganut prinsip 2 garis, yaitu garis Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan garis landasan kontinental (LK) yang berbeda. Tapi, sebagian negara tetangga menganut prinsip satu garis, jadi ZEE dan LK sama. Ini juga bikin bentrok,” lanjutnya.

Meskipun berbeda, penerapan prinsip ini dinilai sesuai dengan hukum laut UNCLOS (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).

“Isinya, kan, berbeda, ZEE isinya laut, ikan-ikanan dan yang ada di dalam laut, sedangkan LK kan minyak bumi, hasil tambang. Tentu harusnya beda (batas garisnya)” jelas Eddy.

Share This:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *