JK Minta Jangan Berlebihan soal ASN Pro Khilafah

JK Minta Jangan Berlebihan soal ASN Pro Khilafah

NontonBerita.Com – JK Minta Jangan Berlebihan soal ASN Pro Khilafah ; Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku belum mengetahui adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pro dengan khilafah. Dia pun meminta publik agar tidak terlalu berlebihan untuk menanggapi hal tersebut.

“Kita juga belum mengetahui tentang apa masalah itu tersebut. Tapi saya kira ini juga agak berlebih – lebihan kalau dianggap bahwa terlalu besar,” kata JK di Ritz Calton, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

Gerakan Pemuda Ansor meminta Presiden Jokowi  untuk merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara kita. Revisi diperlukan agar semua ASN yang memganut paham radikal dan pro khilafah bisa langsung dipecat secara langsung.

Permintaan ini disampaikan langsung oleh GP Ansor saat bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Jokowi secara langsung di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 11 Januari.

Ancaman Sanksi

JK Minta Jangan Berlebihan soal ASN Pro Khilafah Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)

terus mengingatkan kepada ASN agar tidak terlibat dalam penyebaran paham radikalisme. Ada sanksi bagi yang kedapatan melakukan hal tersebut.

Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan itu tergantung pada kesalahan, apakah mengikuti hukum disiplin kepegawaian saja atau terindikasi sebagai tindak hukum pidana.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Kementerian PANRB, Herman Suryatman menegaskan,

ASN sebagai abdi negara harus terus patuh terhadap Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila.

JK Minta Jangan Berlebihan soal ASN Pro Khilafah

“Dalam UU ASN kan tercantum nilai-nilai dasar ASN, di mana setiap ASN harus setia dan taat kepada UUD 1945 yang sah, serta memegang teguh ideologi Pancasila,”

Herman pun menjelaskan, pemerintah akan langsung menindak tegas lanjut bila PNS tertangkap melakukan tindak indisipliner yang bertentangan dengan hukum kepegawaian.

“Apabila ada pelanggaran seperti itu, maka pejabat pembina kepegawaian yang akan memberikan sanksi. Seperti kalau di tingkat kota atau kabupaten itu wali kota atau bupati, dan provinsi itu gubernur,” terang dia.

Share This:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *